Site Map Pemerintahan NKRI

Sebagaimana kita ketahui pemerintah kita selama ini berpusat di Ibukota Jakarta. Ada beberapa pemikiran tentang keuntungan dari membagi lokasi dari beberapa komponen dari pemerintah yang kita cintai ini.
Memang secara makro, cost yang diperlukan untuk ini semua sangatlah besar. Mengingat infrastruktur didaerah yang kurang memadai, kurangnya orang dari pusat yang mau ke daerah, Otonomi daerah yang pasti akan diatur ulang mengenai pendapatan hak untuk daerah dan pusat dan lain sebagainya secara ekonomi, sosial, politik serta yang paling penting "KEPENTINGAN"(moga-moga tidak terjadi).

Ada beberapa keuntungan dari pembagian lokasi ini antara lain :
1. Yang pasti akan mengurai dan mengurangi kemacetan Jakarta secara asignifikan, dikarenakan Pemerintahan secara keseluruhan berada dipusat dan tumpang tindih.
2. Hitung-hitungan ekonomi makro akan terpecah menjadi mikro kedaerah-daerah yang mana akan terkumpul ke pusat apabila dikalkulasi menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Perkembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, politik, keuangan, dsb menjadi berimbang.
4. Manusia Indonesia tidak lagi terfokus mencari uang di Jakarta yang imbasnya Penghuni Jakarta menjadi berkurang dan yang pasti "tidak macet."
5. Bisnis Trasportasi darat, laut & udara yang pasti akan menggeliat dikarenakan system yang ada mengharuskan orang-orang bepergian kedaerah untuk mengembangkan bisnis maupun urusan pemerintahan.
6. Perkembangan cara berpikir masyarakat yang tidak lagi berpendapat bahwa Jakarta adalah tempat cari uang!
7. Masih banyak lagi hal yang belum bisa saya sebutkan disini dan hal-hal yang mengejutkan.

Adapun pembagian di Pemerintahan pusat beserta penjelasannya terdiri dari :
1. Eksekutif yang meliputi istana kepresidenan, lembaga-lembaga negara yang terkait sebaiknya ditempatkan di jawa tengah yaitu ibukota Semarang, Yogyakarta dan yang paling ekstrim di Papua. Mengapa? Dikarenakan kalau disemarang berada ditengah-tengah pulau Jawa dan kehidupan masyarakatnya yang masih menghargai nilai-nilai keraton serta posisi yang lebih dekat dengan Australia yang sangat berpotensi menjadi ancaman kedepan dikarenakan US yang bermaksud membangun pangkalan militernya disana dan juga alasan-alasan lain.
2. Legislatif yang meliputi DPR pastinya dan MPR di tempatkan di Sulawesi Selatan tepatnya Makassar. Mengapa? Ini semua karena Makassar dikenal sebagai tempat yang keras dan tidak main-main dengan hal-hal yang berbau korupsi walaupun masih sering orang-orang Legislatif pusat dari Makassar yang korup serta dimakassar sendiri terjadiNya. Alasan lain adalah Makassar bisa diandalkan menjadi kota wisata menggantikan New York mengingat sebelum menjadi Makassar namanya adalah Last View atau Ujung Pandang. Apabila dilihat dari GoogleMap bentuk dari selat yang ada sangat mirip dan indah untuk dijadikan pusat wisata dunia selain Bali. Jadi Legislator tidak perlu lagi pergi plesiran ke luar negri menghamburkan uang rakyat.
3. Judikatif yang meliputi Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian(TNI tidak termasuk) ditempatkan di Sumatera Utara yaitu Medan. Hal ini mengingat medan adalah sumbernya Lawyer, Jaksa serta Hakim yang hebat-hebat dan berpengalaman. Alasan lain belum ada dibenak saya!
4. TNI yang selama ini juga bemarkas di Jakarta sebaiknya dapat di bagi-bagi dibeberapa tempat. Sebagai contoh di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pulau Batam, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia serta Papua dengan batas Nugini. Hal ini bisa menjadi shock therapi bagi negara-negara yang sudah hampir habis sumber daya alamnya sehingga berusaha mencaplok Pulau maupun mengadu domba contohnya Malaysia dan isu Papua yang selalu ditweet oleh Australia maupun US serta israel.

Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana dengan Jakarta? Sebagaimana kita ketahui Jakarta juga menjadi pusat entertainment. Bagaimana bila dikembangkan lebih lanjut? Hollywood adalah kiblat hiburan dunia yang menjanjikan, mengapa tidak belajar dari sana? Disamping Bandung yang merupakan Paris Van Java dan jogja yang sangat menjanjikan bagi seniman-seniman kedepan.

Jadi yang menjadi masalah apakah pemikir-pemikir kita dipusat minimal dapat menghandle masalah diJakarta yang sudah carut-marut dengan kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kepentingan? Hukum yang sudah dapat diprediksi secara pasti, Anggaran yang dapat dibagi-bagi sesuai dengan kepentingan daerah Partainya serta tidak adanya rasa malu menggunakan uang Rakyat.

Semoga........

berikut gambar makassar dimasa yang akan datang